Jawaban soal ujian :
1. .Landasan Perundangan yaitu
Instruksi Presiden No.03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi dan Undang
undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Sejak dasawarsa 1990 an beberapa
negara didunia mulai menggunakan sistem pemerintahan elektronik. Tercacat
negara negara seperti Amerika serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura dan
beberapa negara seperti Jepang, australia dan Inggris telah menggunakan sistem
pemerintahan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan TIK oleh pemerintah
pada dasawarsa adalah untuk memberikan warga negaranya dengan akses yang lebih
nyaman ke informasi; dan layanan pemerintah serta untuk memberikan pelayanan
publik kepada warga, mitra bisnis, dan yang mereka bekerja disektor publik.
Bagian awal dari pelaksanaan e-governance adalak "komputerisasi" dari
kaqntor publik memungkinkan mereka dengan membangun kapasitas mereka untuk
pelayanan yang lebih baik dan membawa pemerintahan yang baik menggunakan
teknologi sebagai katalisator. sejak beberapa tahun yang lalu tepatnya pada
tahun 2003 Pemerintah RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.03 tahun 2003
tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-goverment di Indonesia. Sejak itu
kebanyakan bahwa semua instansi departemen tingkat pusat hingga ke daerah
daerah mulai membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik atau
yang dikenal dengan e-goverment.
3. Manfaat e-governance secara luas
memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada stakeholdersnya (masyarakat,
kalangan bisnis, dan industri). Meningkatkan transportasi, kontrol dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penerapan konsep good
governance di pemerintahan (bebas KK N). Mengurangi secara siginifikan total
biaya administrasi, relasi dan instruksi yang dikeluarkan untuk keperluan
sehari-hari. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber sumber
pendapat baru melalui interaksinya dengan pihak pihak yang berkepentingan.
menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan global ternd yang ada.
Memberdayakan masyarakat dengan pihak pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam
proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
4. Model umum yang sering dijumpai e -
government government to citizen atau government atau government to cutomer
(G2C), government to business (G2B) serta government to government (G2G).
5. Kunci sukses pengembangan e-
government : suksesnya pengembangan E - GOVERNMENT bergantung kepada sejumlah
faktor yang di kenal dengan istilah element sukses : comitment
(kemauan/kesepakatan), conectivity (hubungan), competence (kemampuan), capital
(modal), content ( isi ) dan citizen interface.
6. Sistem informasi nasional di
Indonesia definisi sisfonas tidak dapat dipisahkan dengan definisi sistem
informasi yakni : Pengelolaan Informasi berdasarkan alur kerja / proses bisnis
yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam rangka pencapaian
organisasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan penggunaan
teknologo informasi komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya dalam rangka menciptakan pelayanan yang efisien dan
efektif dalam memenuhi kebutuhan hidup
7. Portal-portal E-Government terbaik
didunia Afrika Utara : rata-rata e-government di Afrika Utara masih dibawah
rata rata dunia. Mesir memimpin wilayah ini dengan nilai 0,4767, salah satunya
disebabkan perbaiakan dalam webmeasure indeksnya. Situs nasional Mesir memiliki
forum untuk download, dan memungkinkan online submision dari form dan
pembangunan dengan kartu kredit. Afrika Tengah : Afrika Tengah jauh dibawah
rata rata dunia (0,4514). Nilai tertinggi dicapai oleh Angola (0,338) diikuti
Gabon (0,3228) portal Kementrian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Angola,
HTTP:// www.mapes.gv.ao / memperoleh nilai tertinggi.
8. Isi blog yaitu : siapa wanto itu,
jawaban soal ujian dan alamat blog saya www.wanto2013.blogspot.com
Terima kasih saya ucapkan kepada
Prof atas bimbingannya tentang materi pemerintahan elektronik,